Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.

Dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan tersebut diatas, jenis-jenis Pajak Daerah yang berlaku di Kabupaten Bogor terdiri dari :

1.   Pajak Hotel
 
2.   Pajak Restoran
 
3.   Pajak Hiburan
   
4.   Pajak Reklame
    
5.   Pajak Penerangan Jalan  
     
6.   Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 
7.   Pajak Parkir
 
8.   Pajak Air Tanah   
 
9.  Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)
 
10.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bagunan (BPHTB)

Pajak Hiburan

PAJAK HIBURAN

A. Dasar Hukum

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan

B. Pengertian

1. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

2. Pajak Hiburan adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan.

3. Pameran adalah seluruh jenis aktifitas untuk memamerkan/memperlihatkan sesuatu kepada masyarakat/konsumen dengan dipungut bayaran antara lain pameran produk tertentu hasil pembangunan, satwa, obyek wisata hasil rekayasa, hasil keterampilan.

4. Golf adalah sewa lapangan golf (green fee) dan/atau arena latihan golf (driving range).

5. Kendaraan Bermotor adalah kegiatan menonton ketangkasan mengemudi yang dilaksanakan didalam arena tertentu seperti sirkuit dan sebagainya yang memungut bayaran.

6. Permainan Ketangkasan

  • Permainan ketangkasan manual seperti arena menembak, lempar bola, lempar gelang, outbound, paint ball, dan sebagainya.
  • Permainan ketangkasan mekanik seperti pinball, kiddyride, permainan mesin koin, bom-bom car, gokar, ATV, dan sebagainya.
  • permainan ketangkasan elektronik yang menggunakan alat elektronik seperti monitor, komputer, dan sebagainya.
  • Wisata air termasuk water boom, water park, dan sebagainya.

C. Obyek, Subyek dan Wajib Pajak

1. Objek Pajak adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Objek apajak yang dimaksud adalah :

a. tontonan film;

b. pagelaran kesenian, musik, tari…

Pajak Hotel

PAJAK HOTEL

A. Dasar Hukum

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel

B. Pengertian

1. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubug pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

2. Pajak Hotel adalah Pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan hotel.

C. Obyek, Subyek dan Wajib Pajak

1. Objek Pajak adalah Pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga olahraga dan hiburan. Jasa penunjang : fasilatas telepon, faksimile, teleteks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

2. Dikecualikan dari objek Pajak Hotel adalah :

a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;

b. jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;

c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;

d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;

Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Masa pajak adalah 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

Dalam upaya meningkatkan peran masyarakat pengguna tenaga listrik terhadap penerimaan pendapatan asli daerah serta sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah diterapkan pajak atas penggunaan tenaga listrik baik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No.23 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan.

Pajak Reklame

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, meganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Tahun Pajak lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajakmenggunakan tahun buku yang tidak sama dengan kalender.

Dalam upaya meningkatkan peran penyelenggaraan reklame terhadap pendapatan asli daerah, serta sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah diterapkan pajak atas penyelenggaraan reklame sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No.18 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame.

 

Pajak Restoran

A. Dasar Hukum

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran.

B. Pengertian

1. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

2. Pajak Restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

B. Obyek, Subyek dan Wajib Pajak

1. Pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran baik untuk dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain.

2. Dikecualikan dari objek pajak adalah Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makanyang nilai penjualannyatidak melebihi Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan.

3. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.

4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

5. Jenis pemungutan untuk Pajak Hotel ini adalah SELF ASSESMENT (WP menghitung, melaporkan, dan menyetorkan pajaknya sendiri).



Kalender Kegiatan

JULI
27
Studi Banding Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DISPENDA Kabupaten Batang Hari

Studi Banding tersebut membahas mengenai ;

1. Pengelolaan Pajak dan…
Lokasi : Ruang Rapat Gedung DISPENDA

JULI
12
Ekstensifikasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2016

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bogor No.970/14/Kpts/per-uu/2015 tentang Pembentukan Tim Optimalisasi…
Lokasi : Kabupaten Bogor

2017 © Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah