Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

PAJAK HIBURAN

A. Dasar Hukum

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan

B. Pengertian

1. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

2. Pajak Hiburan adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan.

3. Pameran adalah seluruh jenis aktifitas untuk memamerkan/memperlihatkan sesuatu kepada masyarakat/konsumen dengan dipungut bayaran antara lain pameran produk tertentu hasil pembangunan, satwa, obyek wisata hasil rekayasa, hasil keterampilan.

4. Golf adalah sewa lapangan golf (green fee) dan/atau arena latihan golf (driving range).

5. Kendaraan Bermotor adalah kegiatan menonton ketangkasan mengemudi yang dilaksanakan didalam arena tertentu seperti sirkuit dan sebagainya yang memungut bayaran.

6. Permainan Ketangkasan

  • Permainan ketangkasan manual seperti arena menembak, lempar bola, lempar gelang, outbound, paint ball, dan sebagainya.
  • Permainan ketangkasan mekanik seperti pinball, kiddyride, permainan mesin koin, bom-bom car, gokar, ATV, dan sebagainya.
  • permainan ketangkasan elektronik yang menggunakan alat elektronik seperti monitor, komputer, dan sebagainya.
  • Wisata air termasuk water boom, water park, dan sebagainya.

C. Obyek, Subyek dan Wajib Pajak

1. Objek Pajak adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Objek apajak yang dimaksud adalah :

a. tontonan film;

b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;

c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;

d. pameran;

e. sirkus, akrobat, dan sulap;

f. permainan bilyar, golf dan bowling;

g. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;

h. refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center); dan

i. pertandingan olahraga.

2. Dikecualikan dari objek pajak:

a. Pagelaran kesenian, tari, musik, dan busana yang bersifat tradisional dan perlu dilestarikan;

b. Pameran pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah;

c. Obyek wisata yang berkenaan dengan peninggalan purbakala, peninggalan sejarah nasional, serta budaya.

3. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan

4. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

 

D. Dasar pengenaan, Masa Pajak, Tarif dan Cara Perhitungan

1. Dasar Pengenaan, Masa dan Tarif Pajak

a. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan

b. yang dimaksud dengan "YANG SEHARUSNYA DIBAYAR" adalah 

- Service charge yang dibebankan kepada konsumen.

- Potongan harga atau tiket cuma - cuma yang diberikan kepada konsumen.

c. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender

d. Tarif pajak yang diterapkan sebesar:

- Tarif Pajak 10%

Tontonan Film, Pagelaran kesenian, Tari, Hiburan, Kesenian, Pameran, Sirkus, Akrobat, Sulap, Pacuan kuda, Refleksi, Pusat kebugaran, Pertandingan olahraga.

- Tarif Pajak 15%

Permainan Bilyar, Bowling, Permainan ketangkasan.

- Tarif Pajak 20%

Pagelaran/Konser musik, Pagelaran busana, Kendaraan bermotor, driver range (Arena latihan golf).

- Tarif Pajak 25%

Kontes kecantikan, Binaraga dan sejenisnya, Sewa lapangan golf, Mandi uap/spa.

 

2. Cara Perhitungan

Cara Perhitungan  : Tarif Pajak x Dasar Pengenaan.

Tarif Pajak           : bervariasi

Dasar Pengenaan : Jumlah yang diterima atau yang seharusnya diterima

Contoh Perhitungan Pajak Hiburan

Sebuah tempat bowling, selama 1 bulan mendapat pemasukan dari pengunjung sebesar Rp. 2.000.000,00 Berapa pajak yang harus dibayar oleh pengusaha bilyard tersebut?

Cara perhitungan pajaknya :

Pajak                   : tarif pajak x dasar pengenaan

Tarif pajak           : 15%

Dasar pengenaan : Rp. 2.000.000,00

Maka pajak yang harus dibayarkan pada bulan tersebut adalah = 15% x Rp. 2.000.000,00 = Rp. 300.000,00 



Kalender Kegiatan

JULI
27
Studi Banding Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DISPENDA Kabupaten Batang Hari

Studi Banding tersebut membahas mengenai ;

1. Pengelolaan Pajak dan…
Lokasi : Ruang Rapat Gedung DISPENDA

JULI
12
Ekstensifikasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2016

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bogor No.970/14/Kpts/per-uu/2015 tentang Pembentukan Tim Optimalisasi…
Lokasi : Kabupaten Bogor

2017 © Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah