Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Formulir / Berkas Permohonan Seputar PBB

  1. Form Permohonan Salinan SPPT PBB Klik Disini
  2. Form Keberatan atas SPPT PBB Klik Disini
  3. Form Pembetulan SPPT PBB Klik Disini
  4. Form Permohonan Mutasi Objek PBB Klik Disini
  5. Form Permohonan Pendaftaran Objek PBB Klik Disini
  6. Form Penundaan Jatuh Tempo PBB Klik Disini
  7. Form Keterangan Lunas PBB Klik Disini
  8. Form Permohonan Kompensasi PBB Klik Disini
  9. Form Permohonan Pembatalan SPPT Klik Disini
  10. Form Permohonan Pembetulan SPPT Klik Disini
  11. Form Permohonan Pendaftaran Objek PBB Klik Disini
  12. Form Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi PBB Klik Disini
  13. Form Permohonan Pengurangan Pajak PBB Klik Disini
  14. Form Permohonan Restitusi Klik Disini
  15. Form Permohonan Keberatan SPPT PBB Klik Disini
  16. Form Permohonan SPPT Mutasi Sebagian Klik Disini
  17. Form Permohonan SPPT Mutasi Seluruh Klik Disini
  18. Form Permohonan Surat Keterangan NJOP Klik Disini
  19. Form Surat Pemberitahuan Objek Pajak Klik Disini

Para Pemohon / Wajib Pajak dalam hal pengurusan Pajak Bumi dan Bangunan cukup membawa persyaratan yang sesuai dengan keperluan / permasalahan yang dihadapi, dengan membawa berkas yang sudah dilengkapi ke Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor ke bagian loket pelayanan PBB dari loket 1 s.d 7 dengan mengambil nomor antrian terlebih dahulu, setelah itu menunggu untuk dipanggil oleh petugas pada jam dan hari kerja. Waktu proses lamanya pengurusan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Permasalahan yang terkait, sehingga semua permasalahan tidak bisa disamakan.

Buku Saku PBB Klik Disini

  1. PERMOHONAN SALINAN SPPTSalinan SPPT/SKPD adalah permohonan wajib pajak atas salinan SPPT/SKPD. Permohonan pembuatan salinan atau duplikat SPPT PBB P2 oleh wajib pajak. Salinan SPPT PBB P2 diberikan dalam hal SPPT hilang, rusak atau belum diterima oleh wajib pajak. Permohonan dilampiri dengan persyaratan sebagai berikut:
    • Fotocopy identitas wajib pajak;
    • Fotocopy SPPT/SKP PBB yang diminta salinannya atau SPPT PBB tahun sebelumnya;
    • Surat kuasa khusus/surat kuasa dari wajib pajak dalam hal dikuasakan.
  2. PERMOHONAN SPPT OBJEK PAJAK BARUSPPT objek pajak baru diterbitkan apabila wajib pajak yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan atau memperolehmanfaat atas bangunan untuk mendaftarkan obejk pajaknya. Persyaratan yang harus dilengkapi oleh pemohon adalah ;
    • Fotocopy identitas wajib pajak;
    • Surat kuasa khusus dari wajib pajak dalam hal dikuasakan;
    • SPOP yang telah diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya;
    • Fotocopy SPPT tetangga (dalam hal wajib pajak tidak bisa menunjukkan letak objek pajak);
    • Fotocopy bukti kepemilikan tanah atau bangunan berupa sertifikat atau akta jual beli.
  3. PERMOHONAN SPPT MUTASI SEBAGIANSPPT Mutasi diterbitkan apabila terdapat perubahan data objek pajak dan/atau subjek pajak. Perubahan data objek pajak disebabkan adanya pemecahan dan/atau penggabungan objek pajak. Perubahan data subjek pajak disebabkan adanya peralihan hak antara lain karena waris, jual beli, atau hibah.Permohonan dilampiri dengan persyaratan sebagai berikut ;
    • fotocopy identitas pemohon;
    • surat kuasa bagi yang diberi kuasa;
    • SPOP yang telah diisi dengan benar, jelas, lengkap, dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya;
    •  fotocopy SPPT tahun pajak yang bersangkutan dan bukti pelunasan pajak 5 (lima) tahun terakhir;
    • fotocopy bukti kepemilikan hak atas tanah;
    • fotocopy dokumen perolehan hak;
    • denah lokasi objek pajak yang berbatasan langsung;
    • SSPD BPHTB yang sudah divalidasi.
  4. PERMOHONAN SPPT MUTASI SELURUH
    • SPPT mutasi diterbitkan apabila terdapat perubahan data objek pajak dan/atau subjek pajak. Perubahan data objek pajak disebabkan adanya akibat terjadinya mutasi subjek pajak PBB P2 yang diajukan wajib pajak. Perubahan data subjek pajak disebabkan adanya peralihan hak antara lain karena waris, jual beli, atau hibah.
    • Permohonan dilampiri dengan persyaratan sebagai berikut :
      • fotocopy identitas pemohon;
      • surat kuasa bagi yang diberi kuasa;
      • SPOP yang telah diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya;
      • fotocopy SPPT tahun pajak yang bersangkutan dan bukti pelunasan pajak 5 (lima) tahun terakhir;
      • fotocopy bukti kepemilikan hak atas tanah;
      • fotocopy dokumen perolehan hak;
      • denah lokasi objek pajak yang berbatasan langsung;
      • SSPD BPHTB yang telah divalidasi.
  5. PERMOHONAN SPPT KEBERATAN
    • SPPT keberatan diterbitkan apabila terdapat kesalahan tulis atau kesalahan hitung dari objek pajak sehingga wajib pajak bisa mengajukan keberatan atas SPPTnya. Timbulnya keberatan juga biasanya disebabkan karena wajib pajak tidak sependapat dengan fiskus atau isi SPPT/SKP mengenai;
      • Keluasan, klasifikasi bumi atau bangunan;
      • Perbedaan penafsiran UU atau peraturan;
      • Penetapan subjek pajak sebagai wajib pajak;
      • Objek pajak seharusnya tidak kena PBB;
      • Saat pajak terhutang;
      • Tanggal jatuh tempo.
    • Persyaratan yang harus dilengkapi sebagai berikut ;
      • Fotocopy identitas wajib pajak;
      • Surat kuasa khusus wajib pajak dalam hal dikuasakan;
      • Asli surat keterangan tanggal terima SPPT dari kepala desa/lurah atau fotocopy struk tanda terima SPPT;
      • Bukti pendukung berupa fotocopy bukti kepemilikan tanah atau ijin mendirikan bangunan
  6. PERMOHONAN PEMBETULAN SPPT
    • Pembetulan SPPT adalah pendaftaran permohonan pembetulan SPPT karena salah nama, salah alamat, salah hitung, salah zona nilai tanah dan atau kekeliruan penerapan undang-undang atau peraturan dalam SPPT/SKP/STP. Wajib pajak mengajukan permohonan pembetulan SPPT/SKP/STP ke dinas pendapatan daerah
    • Persyaratan yang harus dilengkapi oleh pemohon antara lain;
      • Fotocopy identitas wajib pajak;
      • Surat kuasa khusus wajib pajak dalam hal dikuasakan;
      • SPOP yang telah diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya;
      • Fotocopy bukti lunas PBB tahun pajak sebelumnya;
      • Fotocopy bukti kepemilikan tanah dan atau bangunan berupa sertifikat atau akte jual beli. 
  7. PERMOHONAN KETERANGAN NJOP
    • Permohonan penerbitan surat keterangan nilai jual objek pajak (NJOP) diajukan oleh wajib pajak. Wajib pajak mengajukan permohonan surat keterangan nilai jual objek pajak ke dinas pendapatan daerah. Petugas menerima permohonan penerbitan surat keterangan nilai jual objek pajak kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya.
    • Persyaratan yang harus dilengkapi oleh wajib pajak antara lain ;
      •  Fotocopy identitas wajib pajak
      • Surat kuasa khusus dalam hal dikuasakan
      • Fotocopy SPPT
  8. PERMOHONAN KOMPENSASI
    • Kompensasi adalah pendaftaran permohonan pengembalian kelebihan pajak yang dikeluarkan/dibayar oleh wajib pajak. Kelebihan pajak tersebut tidak dikembalikan tapi dialihkan ke pembayaran tahun berikutnya. Permohonan kompensasi (pemindahbukuan) PBB dapat diajukan kepada Dinas Pendapatan Daerah melalui pelayanan satu tempat dan dilengkapi dengan persyaratan yang ditentukan.
    • PERSYARATAN KOMPENSASI
      • Mengisi formulir permohonan
      • Fotocopy SKP
      • Fotocopy SPPT/SKP yang diajukan permohonan kompensasi
      • Fotocpy perubahan ketetapan akibat penyelesaian keberatan, pengurangan, mutasi dan pembetulan
      • STTS asli yang diajukan permohonan kompensasi
      • Keterangan / pernyataan bahwa objek pajaknya diwilayahnya yang bersangkutan telah dilunasi semua setiap tahun pajak. 
  9. PERMOHONAN RESTITUSI
    • Restitusi adalah pendaftaran permohonan pengembalian kelebihan pajak yang dikeluarkan/dibayar oleh wajib pajak.
    • Restitusi bisa disebabkan karena ;
      • Pajak yang dibayar lebih besar dari pajak yang terhutang
        • a. Permohonan pengurangan dikabulkan
        • b. Permohonan keberatan dikabulkan
        • c. Permohonan banding dikabulkan
        • d. Perubahan peraturan
      • Pajak dibayar yang seharusnya tidak terhutang
  10. PERMOHONAN PEMBATALAN SPPT
    • Pembatalan SPPT adalah proses kegiatan penerbitan surat pembatalan atas penerbitan SPPT yang tidak seharusnya diterbitkan. Permohonan pembatalan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) / Surat ketetapan pajak (SKP)/ Surat tagihan pajak (STP) diajukan kepada dinas pendapatan daerah melalui pelayanan satu tempat dan dilengkapi dengan persyaratab yang ditentukan.
    • Pembatalan SPPT dapat disebabkan dua hal yaitu ;
      • Objek pajak tidak ada
      • Objek apajak tidak seharusnya kena PBB
      • Double anslog 
  11. PERMOHONAN PENGURANGAN PAJAK
    • Pengurangan atas besarnya pajak terhutang adalah pendaftaran permohonan pengurangan pajak terhutang oleh wajib pajak. Permohonan tersebut terjadi akibat bencana alam, hama tanaman atau hal hal lain yang luar biasa dan fungsinya masal.
    • Pengurangan dapat diberikan :
      • 1. Sebesar 75% dari PBB yang terhutang dalam hal kondisi tertentu objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya atau janda/duda;
      • 2. Sebesar paling tinggi 75% dari PBB yang terhutang dalah hal kondisi tertentu wajib pajak orang pribadi dengan objek pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dan atau orang pribadi yang penghasilannya semata mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBBnya sulit dipenuhi.
  12. PERMOHONAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
    • Penghapusan denda administrasi adalah pendaftaran permohonan pengurangan denda terjadi akibat ketidakmampuan wajib pajak. Penyelesaian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak bumi dan bangunan yang diajukan oleh wajib pajak kemudian diajukan ke dinas pendapatan daerah melalui pelayanan satu tempat yang sudah ditentukan.
      • Pengurangan dapat diberikan kepada wajib pajak :
      • 1. Karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena
      • 2. Dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa. 
  13. PERMOHONAN KETERANGAN LUNAS PBB
    • Permohonan keterangan lunas PBB biasa diterbitkan apabila wajib pajak ingin mengetahui jumlah catatan pembayaran.
    • Pajak bumi dan bangunan menyediakan fitur pembayaran dengan berbagai macam pola antara lain:
      • 1. Pembayaran PBB melalui Bank pembangunan daerah yang terhubung langsung dengan kantor PBB
      • 2. Pembayaran PBB melalui mobil keliling atau mobling, dimana akan dilakukan sinkronisasi data setelah kegiatan mobil berakhir
      • 3. Pembayaran PBB melalui Bank yang sudah ditunjuk.
  14. PENUNDAAN JATUH TEMPO
    • Penundaan jatuh tempo adalah pendaftaran permohonan apabila wajib pajak terlambat menerima SPPT yang seharusnya sudah diterima. Pemohon dapat mengajukan permohonan
  15. KEBERATAN DAN BANDING
  • WP dapat mengajukan keberatan kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu SPPT

Dasar Hukum

Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan

Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak.

a. Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), yang ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun dengan keputusan Bupati berdasarkan klasifikasi Objek Pajak.

b. Tarif Pajak adalah :

untuk NJOP < Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), tarifnya 0,11% (nol koma sebelas persen)

- untuk NJOP > Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), tarifnya 0,22% (nol koma dua puluh dua persen)

c. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) adalah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap WP.

Cara Perhitungan

(Dasar pengenaan - NPOPTKP) x tarif

Contoh Perhitungan PBB

Seorang WP memiliki sebuah rumah di sebuah perumahan dengan luas tanah dan bangunan 82/45 dimana berdasarkan NJOP saat itu untuk tanah NJOPnya Rp.537.000 dan untuk bangunan Rp.823.000. Maka PBB yang harus dibayar adalah :

- Bumi        : 82 x Rp.537.000       = Rp.44.034.000

- Bangunan : 45 x Rp.823.000       = Rp.37.035.000 (+)

- NJOP                                         = Rp.81.069.000

- NJOPTKP                                   = Rp.10.000.000 (-)

- Nilai Jual Kena Pajak                  = Rp.71.069.000

- PBBnya : 0,11%xRp.71.069.000 = Rp.      78.175



Kalender Kegiatan

JULI
27
Studi Banding Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DISPENDA Kabupaten Batang Hari

Studi Banding tersebut membahas mengenai ;

1. Pengelolaan Pajak dan…
Lokasi : Ruang Rapat Gedung DISPENDA

JULI
12
Ekstensifikasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2016

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bogor No.970/14/Kpts/per-uu/2015 tentang Pembentukan Tim Optimalisasi…
Lokasi : Kabupaten Bogor

2017 © Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah